WESLIN D.S. PARDEDE BANTAH KERJA SAMPINGAN SAAT JAM KERJA, PERTANYAKAN DASAR PHK OLEH PT SUSHI INDO SUKSES MANDIRI  

TOBA  | BERITA JURNAL KOTA

Weslin D.S. Pardede, mantan karyawan PT Sushi Indo Sukses Mandiri, menyampaikan keberatan atas alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialaminya pada Desember 2024. Ia membantah tudingan bahwa dirinya menjalankan pekerjaan sampingan pada saat jam kerja perusahaan.

Weslin menjelaskan, selama bekerja di perusahaan tersebut sejak 1 September 2016 hingga Desember 2024, dirinya menjabat sebagai Head Engineering. Menurut keterangannya, pekerjaan perbaikan peralatan atau equipment yang dilakukannya di luar perusahaan berlangsung pada hari libur atau di luar jam kerja.

“Saya melakukan pekerjaan perbaikan equipment di luar jam kerja, termasuk pada hari Sabtu, Minggu, atau ketika saya sedang libur (off). Pekerjaan tersebut bukan dilakukan pada saat saya sedang menjalankan tugas di perusahaan,” demikian keterangan Weslin dalam wawancara.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sekitar Juli 2024 dan tidak mengganggu kewajibannya sebagai karyawan. Karena itu, ia mempertanyakan dasar perusahaan yang mengaitkan pekerjaan sampingan tersebut dengan pelanggaran peraturan perusahaan.

Selain persoalan pekerjaan sampingan, Weslin mengungkapkan bahwa sebelum terjadinya PHK, sekitar September hingga Oktober 2024, dirinya bersama tim Engineering menghadapi persoalan terkait rencana pembubaran atau perubahan susunan tim kerja.

Menurut Weslin, pada periode tersebut perusahaan berupaya membubarkan tim Engineering dan memindahkan anggota tim ke pekerjaan lain yang dinilainya tidak sesuai dengan bidang keahlian maupun pengalaman kerja mereka sejak awal diterima di perusahaan.

“Kami sebelumnya bekerja di bidang Engineering sesuai dengan pengalaman dan keahlian masing-masing saat melamar dan diterima di perusahaan. Namun, sekitar September sampai Oktober 2024, kami menghadapi rencana pembubaran tim Engineering dan pemindahan ke pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang kami. Kami menolak karena pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan latar belakang dan pengalaman kerja yang kami miliki,” ungkap Weslin.

Ia menyampaikan bahwa penolakan tersebut kemudian diikuti tindakan mogok kerja oleh tim. Menurut pengakuannya, sejak peristiwa itu dirinya merasa semakin sering dicari-cari kesalahannya oleh pihak perusahaan.

Weslin juga mengungkapkan pernah mendapat tekanan dari General Manager (GM) yang disebutnya bernama Hendra Lim agar mengundurkan diri dari perusahaan.

Menurut penuturannya, peristiwa tersebut berkaitan dengan persoalan komunikasi mengenai penempatan nama anggota tim Engineering atau susunan tim kerjanya. Ia menjelaskan bahwa saat itu dirinya melakukan verifikasi informasi setelah seorang staf operasional menyampaikan pengaduan kepada GM.

“Saya pernah ditelepon oleh GM, Pak Hendra Lim. Saat itu ada staf operasional yang mengadu kepada beliau mengenai saya yang melakukan verifikasi informasi terkait kesalahan komunikasi penempatan nama anggota tim Engineering, yaitu tim kerja saya sendiri. Dalam pembicaraan itu, saya merasa mendapat tekanan agar mengundurkan diri saja,” kata Weslin.

Weslin menilai rangkaian peristiwa tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari latar belakang persoalan hubungan kerja yang kemudian berujung pada PHK terhadap dirinya pada Desember 2024.

Namun, keterangan mengenai rencana pembubaran tim, penolakan mutasi, mogok kerja, serta dugaan tekanan agar mengundurkan diri tersebut masih merupakan penuturan Weslin. Redaksi belum memperoleh tanggapan dari pihak perusahaan maupun GM yang disebut.

Dalam wawancara, Weslin juga menyampaikan keberatan terkait keterangan dua karyawan yang menurut pengakuannya pernah ikut bersamanya melakukan pekerjaan sampingan. Ia menyebut kedua karyawan tersebut kemudian melaporkan kegiatan itu kepada pihak perusahaan dan dijadikan saksi dalam persoalan yang berujung pada PHK terhadap dirinya.

Weslin secara khusus menyebut nama Gideon Nicholas Sinurat. Menurut Weslin, Gideon juga menyampaikan adanya ketentuan dalam Peraturan Perusahaan (PP) yang melarang karyawan melakukan pekerjaan sampingan.

Namun, Weslin mempertanyakan penerapan ketentuan tersebut karena, menurut keterangannya, kedua karyawan yang disebut ikut melakukan pekerjaan sampingan itu tidak mengalami PHK dan hingga kini masih bekerja di perusahaan.

“Yang menjadi pertanyaan saya, kedua orang tersebut juga ikut dengan saya melakukan pekerjaan sampingan. Mereka kemudian melaporkan saya kepada pihak perusahaan dan dijadikan saksi. Terutama Gideon Nicholas Sinurat yang menyampaikan bahwa ada peraturan perusahaan yang melarang pekerjaan sampingan. Tetapi, mereka sendiri tidak di-PHK dan masih bekerja di perusahaan,” ungkap Weslin.

Ia juga mempersoalkan waktu berlakunya Peraturan Perusahaan yang dijadikan dasar untuk menilai kegiatan tersebut sebagai pelanggaran.

Menurut Weslin, pekerjaan sampingan yang dipersoalkan berlangsung sekitar Juli 2024, sedangkan Peraturan Perusahaan yang disebut memuat larangan pekerjaan sampingan baru diterbitkan atau diberlakukan pada Oktober 2024.

“Kalau memang larangan pekerjaan sampingan itu tercantum dalam Peraturan Perusahaan yang diterbitkan bulan Oktober 2024, sementara pekerjaan sampingan yang saya lakukan terjadi sekitar bulan Juli 2024, saya mempertanyakan dasar penerapan aturan tersebut terhadap kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya,” jelasnya.

Weslin menambahkan, menurut keterangannya, kedua karyawan tersebut menerima Peraturan Perusahaan ketika melakukan perpanjangan kontrak sekitar Oktober 2024 atau setelahnya. Oleh karena itu, ia mempertanyakan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan terhadap dirinya dan mengapa penerapannya dinilai tidak sama terhadap karyawan lain yang menurut pengakuannya juga terlibat.

Keterangan mengenai keterlibatan kedua karyawan, pelaporan kepada perusahaan, kesaksian, serta waktu penerbitan dan penerapan Peraturan Perusahaan tersebut merupakan penjelasan dari Weslin. Redaksi belum memperoleh konfirmasi langsung dari kedua karyawan yang disebut maupun pihak perusahaan mengenai hal tersebut.

Persoalan PHK ini sebelumnya telah diperiksa melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan. Dalam Putusan Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn tanggal 30 Juni 2025, majelis hakim menyatakan hubungan kerja antara Weslin dan PT Sushi Indo Sukses Mandiri berakhir sejak 17 Desember 2024.

Dalam putusan tersebut, perusahaan dihukum membayar uang penggantian hak cuti sebesar Rp2.728.000 dan uang pisah sebesar Rp3.220.000, dengan total Rp5.948.000. Gugatan Weslin untuk selain dan selebihnya ditolak.

Perkara tersebut kemudian berlanjut ke tingkat kasasi. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 121 K/Pdt.Sus-PHI/2026 menolak permohonan kasasi yang diajukan Weslin.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Dengan demikian, putusan tingkat pertama tetap berlaku.

Meski demikian, Weslin tetap menyampaikan keberatan atas penilaian bahwa pekerjaan sampingan yang dilakukannya merupakan pelanggaran. Ia menegaskan bahwa menurut keterangannya, pekerjaan tersebut dilakukan di luar jam kerja dan pada hari libur, serta mempertanyakan waktu penerbitan Peraturan Perusahaan yang dijadikan dasar oleh pihak perusahaan.

Selain persoalan PHK, Weslin juga mengungkapkan adanya persoalan terkait iuran BPJS Ketenagakerjaan selama dirinya bekerja di perusahaan tersebut.

Ia mengaku bahwa pada periode 2016 hingga 2023 terdapat pemotongan iuran dari gajinya. Namun, menurut keterangannya, terdapat ketidaksesuaian antara potongan yang tercantum dalam slip gaji dengan pembayaran iuran yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.

Weslin secara khusus menyoroti dokumen dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan tahun 2018 yang menurutnya memperlihatkan adanya kolom pembayaran yang kosong, meskipun pada saat itu terdapat pemotongan dari gajinya.

Ia juga menyampaikan bahwa pembayaran iuran yang sesuai dengan besaran gaji baru mulai dilakukan perusahaan pada 2023, setelah dirinya mempertanyakan persoalan tersebut dan meminta BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan.

Weslin turut mempertanyakan data upah yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Menurut pengakuannya, terdapat dugaan bahwa sebagian upah karyawan dilaporkan lebih rendah daripada penghasilan yang sebenarnya diterima.

Persoalan lainnya, menurut Weslin, adalah status kepesertaan atau status berhenti bekerja yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai “mengundurkan diri”, sementara ia menyatakan dirinya mengalami PHK. Ia menilai perbedaan status tersebut berdampak pada proses pengurusan manfaat JHT dan JKP.

Seluruh keterangan mengenai iuran, pelaporan upah, dan status kepesertaan tersebut merupakan pernyataan Weslin yang masih perlu dikonfirmasi melalui data resmi BPJS Ketenagakerjaan serta tanggapan perusahaan.

Weslin berharap pihak perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai persoalan yang disampaikannya, terutama terkait latar belakang pembubaran tim Engineering, rencana mutasi, dugaan tekanan agar mengundurkan diri, alasan PHK, penerapan Peraturan Perusahaan, keterangan para saksi, riwayat pembayaran iuran, dasar pelaporan upah, serta pencatatan status berhenti bekerja.

Ia juga berharap dokumen administrasi ketenagakerjaan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat diperiksa agar persoalan yang dialaminya memperoleh kejelasan.

( TUNGGUL LEO HASIBUAN )

Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan Weslin D.S. Pardede dalam wawancara dan dokumen putusan pengadilan yang tersedia. Pernyataan mengenai rencana pembubaran tim Engineering, penolakan mutasi, mogok kerja, dugaan tekanan agar mengundurkan diri, dua karyawan yang disebut ikut melakukan pekerjaan sampingan, pelaporan kepada perusahaan, kesaksian, serta waktu penerbitan Peraturan Perusahaan merupakan keterangan narasumber yang masih memerlukan konfirmasi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari PT Sushi Indo Sukses Mandiri, GM yang disebut, karyawan yang disebut, maupun BPJS Ketenagakerjaan. Keterangan mengenai dugaan ketidaksesuaian iuran dan pelaporan upah belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum sebelum diverifikasi melalui dokumen dan keterangan resmi pihak terkait.

Facebook
X
WhatsApp

Berita Terbaru

14 November 2026

HKN ke-62, Bupati Bekasi Targetkan Puskesmas dan Klinik Layani Rawat Inap Penyakit Ringan

14 November 2026

Terdampak Proyek Japek II, Bupati Bekasi Siapkan Solusi untuk SDN Burangkeng 03

12 November 2026

Kenakan Seragam Linmas, Wali Kota Jadi Komandan Regu Pasukan Ikan Gabus di Apel Hansip Reborn

10 November 2026

Kota Bekasi Peringati Hari Pahlawan Momentum Semangat Pengabdian Mengisi Kemerdekaan

10 November 2026

Peringati Hari Pahlawan ke-81, Bupati Asep Ajak Masyarakat Teladani Semangat Perjuangan

9 November 2026

DPMD Kab Bekasi Dorong Perluasan Penggunaan Sistem Elektronik atau e-voting Tahun Depan

8 November 2026

Hadiri Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik, Sekda Endin Sampaikan Komitmen Penguatan PPID

8 November 2026

Tangani Bencana Secara Terpadu, Bupati Bekasi Terima Penghargaan Tingkat Nasional

8 November 2026

Bonus Emas Rp100 Juta, Bupati Bekasi Pacu Atlet Rebut Prestasi Porprov Jabar 2026

7 November 2026

Camat Muaragembong Ajak Lima Kades Baru Satukan Persepsi dan Semangat Membangun Wilayah

5 November 2026

Sekda Endin: Pertumbuhan Industri Harus Berdampak Nyata bagi Ekonomi Masyarakat

5 November 2026

Bupati Asep Kawal Langsung Job Fair Virtual Batch 3, 573 Lowongan Kerja Dibuka dari 24 Perusahaan

5 November 2026

Wali Kota Bekasi Lantik 67 Pejabat, Tekankan Peningkatan Kinerja dan Konsolidasi Antar Perangkat Daerah