BJK || Bandar Lampung
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung bergerak cepat membantu warganya yang terdampak banjir, dengan menyalurkan dokumen-dokumen kependudukan yang rusak atau hilang. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), distribusi dokumen tersebut dimulai pada Jumat, 17 Januari 2025.
Kepala Disdukcapil Kota Bandar Lampung, Febriana, menyampaikan bahwa pihaknya turun langsung ke lokasi terdampak sesuai perintah dari Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, untuk mendata warga yang mengalami kehilangan atau kerusakan dokumen penting.
“Kami telah menyalurkan sekitar 80 dokumen kependudukan, saat ini masih ada yang di lapangan dan ada juga yang sedang melakukan pencetakan KTP, Akta Kelahiran ataupun Kartu Keluarga,” ungkap Febriana, Jumat, 24 Januari 2025.
Tak hanya bergerak cepat di lapangan, Pemkot juga membuka akses pengurusan dokumen secara kolektif melalui kelurahan.
“Jadi pencetakan dokumen sesuai dengan data asli yang telah tersimpan di sistem. Jika ada perubahan elemen data yang diperlukan, pihaknya akan melakukan pembaruan sesuai prosedur yang berlaku,” lanjut Febriana.
Ia mengimbau masyarakat untuk tidak panik apabila kehilangan dokumen akibat banjir, sebab sistem data kependudukan sudah tersimpan secara digital dan aman.
“Pemkot Bandar Lampung telah menyiapkan sistem yang mempermudah pengurusan dokumen bagi warga terdampak,” imbuhnya.
Tak hanya dokumen kependudukan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung juga ikut bergerak. Kepala Disdikbud, Eka Afriana, memastikan bahwa pihaknya siap membantu warga mengganti ijazah yang hilang atau rusak.
“Segera laporkan ke RT, nanti kita akan bantu cek, dan melakukan perbaikan,” ujar Eka.
Eka menyebutkan bahwa langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat terdampak bencana.
“Ini merupakan salah satu langkah untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat yang terdampak banjir,” tambahnya.
Langkah cepat Pemkot Bandar Lampung ini menjadi angin segar bagi warga yang sebelumnya khawatir akan kesulitan mengurus dokumen penting pasca-banjir. Pendekatan kolektif dan jemput bola yang diterapkan Disdukcapil serta dukungan penuh dari Disdikbud menjadi contoh pelayanan publik yang tanggap dan solutif.
(Herlan)
