Bupati Bungo H.Mashuri.SP.ME Menghadiri rapat paripurna dng Agenda penandatanganan nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025

BJK – Kabupaten Bungo

Rapat tersebut di pimpin oleh Wakil ketua II DPRD Bungo Martunis,A.Md, tampak hadir dalam rapat tersebut, ketua DPRD Bungo, unsur Forkompinda, staf ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, para Kabag, Camat, lurah dalam Kabupaten Bungo, serta unsur vertikal.
Bupati Bungo H.Mashuri.SP.ME menandatangani nota kesepakatan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2025. Acara penandatanganan itu berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Bungo.

Dalam sambutannya Bupati Bungo mengatakan, Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bungo atas tanggung jawab dan komitmen bersama dalam proses pembangunan daerah. Hal ini terbukti dengan disetujuinya rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2025. Ini pertanda bahwa adanya semangat kebersamaan dalam menyelesaikan semua tahapan dan agenda sampai terlaksananya penandatangan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Kerjasama dan koordinasi sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah hendaknya dapat terus terpelihara dalam pelaksanaan berbagai agenda pemerintahan

“Rancangan KUA dan PPAS Tahun anggaran 2025 mesti disusun berpedoman pada RKPD TA 2025. Berbagai kebutuhan belanja dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, berbagai program/ kegiatan pembangunan daerah serta pelayanan publik yang tertuang dalam RKPD, untuk selanjutnya diformulasikan lebih lanjut ke dalam rancangan KUA dan PPAS
dengan memperhatikan kemampuan pendanaan, sehingga program/kegiatan tersebut perlu di tetapkan urutan skala prioritasnya.

Mengingat kemampuan pendanaan di TA 2025 masih terbatas, sementara itu kebutuhan penganggaran belanja daerah makin meningkat, maka tidak seluruh program/kegiatan dalam RKPD
TA 2025 ditampung dalam rancangan KUA dan PPAS TA 2025 termasuk besaran alokasi anggaran. Sungguhpun demikian, pemerintah daerah dalam hal ini TAPD telah berupaya secara optimal agar keselarasan perencanaan pembangunan dapat tetap terjaga dengan mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia. Dengan memperhatikan berbagai pertanyaan serta saran yang disampaikan dewan yang terhormat, pada saat pembahasan antara badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, tentang keterkaitan antara aspek belanja dengan indikator dan tolak ukur kinerja dari kegiatan yang akan di laksanakan.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama antara banggar DPRD, TAPD dan seluruh OPD terhadap rancangan KUA PPAS TA 2025 dapat kami sampaikan secara umum, ringkasan perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 1,272 triliun lebih;
2. Belanja Daerah direncanakan
sebesar Rp1,368 triliun lebih; dan
3. Penerimaan pembiayaan berupa estimasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp95,550 miliyar lebih.

( red)

Facebook
X
WhatsApp

Berita Terbaru

16 Oktober 2026

Tinjau Kopdes Merah Putih, Wawali Harris Bobihoe : Harga Lebih Murah

14 Oktober 2026

Kecamatan Cikarang Pusat Tertibkan Delapan Warung di Pasar Tegal Danas

14 Oktober 2026

Antisipasi Banjir dan Jaga Pasokan Air Pertanian, Normalisasi SS Gempol Payung Sepanjang 5 KM Mulai Dikerjakan

9 Oktober 2026

Lolos Tahap II ASN Berprestasi Jabar, Inovasi Puspita Sakura Bidik Bebas HIV 2030

9 Oktober 2026

CSR PT Jababeka, Bantu Petani Hilir Bekasi hingga Dukung Pendidikan

29 September 2026

Komwil III APEKSI Rumuskan Solusi Konkret Hadapi Krisis Global

21 September 2026

Jahi Hidayat Unggul di Pilkades Tamansari, Kembali Terpilih untuk Periode Ketiga

20 September 2026

Hitung Cepat Pilkades Ciledug, Hadi Hidayat Puncaki Perolehan Suara

19 September 2026

Dinas SDABMBK Percepat Rehabilitasi Jembatan CBL Penghubung Desa Kalijaya-Sukajaya

19 September 2026

Inspektorat Juara I Pariwara Antikorupsi, Gaungkan Integritas dan Kejujuran ASN

19 September 2026

Terbaik 1 Locus EPSS, DLH Kedepankan Kebijakan Berbasis Data

17 September 2026

Untuk Memperkuat Pembangunan dan Pelayanan Publik, Wali Kota Bekasi Ajukan Perubahan APBD 2026 Perubahan APBD 2026 Disampaikan, Wali Kota Bekasi: Pendapatan Kota Bekasi Diproyeksikan Rp7,045 Triliun

17 September 2026

Jelang Porprov Jabar 2026, Wali Kota Bekasi Cek Kesiapan Sejumlah Venue Pertandingan