CIREBON | Berita Jurnal Kota
Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Salah satu upaya yang didorong adalah pemberian perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota Satlinmas yang selama ini berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Asep saat mengikuti Apel Akbar Satlinmas se-Provinsi Jawa Barat dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan sekaligus Pengukuhan DPD dan DPC Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (ASLINMAS) se-Jawa Barat. Kegiatan berlangsung di Stadion Watubelah, Jalan Fatahillah, Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (11/11/2026).
Apel akbar tersebut dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dengan pembina apel Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. S.T. Burhanuddin, S.H., M.M. Kegiatan ini diikuti sebanyak 14.250 anggota Satlinmas dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Bupati Asep mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengirimkan 460 anggota Satlinmas untuk mengikuti kegiatan tersebut. Partisipasi ini merupakan bentuk dukungan Kabupaten Bekasi dalam memperkuat peran Satlinmas sekaligus meningkatkan kapasitas dan perhatian terhadap kesejahteraan para anggotanya.
“Alhamdulillah, Kabupaten Bekasi bisa memenuhi undangan ini. Kabupaten Bekasi mengirimkan perwakilan sebanyak 460 orang. Ini menunjukkan antusiasme dan semangat anggota Satlinmas kita,” ujarnya.
Menurut Asep, kesejahteraan anggota Satlinmas harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah desa. Sebab, dukungan dan perlindungan yang memadai sangat diperlukan agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
Ia menjelaskan, dari sisi pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah memberikan dukungan melalui program Universal Health Coverage (UHC), sehingga masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, menurutnya, perlindungan bagi anggota Satlinmas tidak cukup hanya melalui jaminan kesehatan. Mereka juga membutuhkan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja maupun meninggal dunia saat menjalankan tugas.
“Yang nanti akan kita mintakan kepada Pak Gubernur adalah BPJS Ketenagakerjaan. Karena ada santunan apabila terjadi risiko, baik meninggal dunia secara normal maupun meninggal karena kecelakaan kerja. Besaran santunannya juga berbeda,” jelasnya.
Asep menegaskan, usulan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat. Ia berharap adanya dukungan pemerintah provinsi agar perlindungan sosial bagi anggota Satlinmas dapat semakin diperluas.
Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan, anggota Satlinmas diharapkan memperoleh kepastian perlindungan ketika menghadapi risiko dalam menjalankan tugas, sehingga dapat bekerja dengan lebih tenang dan aman.
Lebih lanjut, Asep menegaskan bahwa Satlinmas merupakan salah satu unsur penting dan garda terdepan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
“Satlinmas ini adalah garda terdepan. Mereka menjadi bagian penting dalam mendukung pemerintahan dan menjaga keamanan masyarakat agar Indonesia tetap aman, tenteram, dan damai,” pungkasnya.
(DAPOT TAMBUNAN)
