Kadisdik Kota Bekasi Tegaskan Komitmen Jalankan Surat Edaran KPK pada SPMB 2026

Berita Jurnal Kota || Kota Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Langkah ini diambil guna memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa baru di Indonesia berjalan secara efisien, adil, transparan, objektif, dan akuntabel.

Surat Edaran yang ditandatangani secara digital oleh Pimpinan KPK, Setyo Budiyanto, pada tanggal 25 Mei 2026 ini, ditujukan kepada seluruh elemen penanggung jawab pendidikan. Mulai dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, hingga para kepala satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

KPK menegaskan bahwa ruang lingkup edaran ini mencakup seluruh kegiatan, baik sebelum, saat pelaksanaan, hingga sesudah proses SPMB berlangsung.

Poin-Poin Penting Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2026

Di dalam SE tersebut, KPK mengimbau beberapa poin krusial demi menjaga integritas dunia pendidikan:

  • Larangan Gratifikasi dan Konflik Kepentingan: Seluruh aparatur dan tenaga pendidik wajib menjadi teladan dengan tidak meminta, memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Proses SPMB juga tidak boleh dimanfaatkan demi keuntungan yang memicu konflik kepentingan.
  • Permintaan Dana adalah Pelanggaran: Permintaan dana atau hadiah oleh ASN maupun Non-ASN (termasuk guru dan tenaga kependidikan), baik atas nama pribadi maupun institusi kepada masyarakat secara tertulis atau tidak tertulis, dilarang keras dan berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
  • Kewajiban Melapor: Jika terdapat aparatur yang menerima gratifikasi terkait jabatannya, mereka wajib melaporkannya ke KPK dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja sejak diterima. Laporan dapat disampaikan melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) pada tautan resmi https://gol.kpk.go.id.
  • Pengecualian Bingkisan Mudah Rusak: Khusus untuk gratifikasi berupa makanan atau minuman yang mudah rusak/kedaluwarsa, objek tersebut dapat langsung disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan atau pihak yang membutuhkan, kemudian tetap dilaporkan melalui aplikasi GOL.

Respon Pemerintah Kota Bekasi

Menanggapi terbitnya aturan tegas dari KPK tersebut, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menyatakan komitmen penuhnya untuk mengawal jalannya SPMB 2026 yang bersih dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli) maupun gratifikasi.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Chondro Wibhowo, M.S., S.E., menyambut baik terbitnya surat edaran tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan pelaksanaan SPMB yang bersih dan berintegritas.

β€œDinas Pendidikan Kota Bekasi mendukung penuh Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2026. Seluruh proses SPMB harus berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Kami mengimbau seluruh jajaran pendidikan, baik ASN maupun non-ASN, untuk tidak melakukan maupun menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun. Masyarakat juga kami harapkan tidak memberikan hadiah atau imbalan kepada pihak sekolah karena seluruh proses seleksi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Chondro Wibhowo.

Lebih lanjut, Chondro menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Kota Bekasi akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB serta membuka ruang pengaduan (wa Center No.08119122939) bagi masyarakat apabila menemukan indikasi pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, atau praktik yang bertentangan dengan prinsip integritas.

Dengan adanya surat edaran ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama menjaga pelaksanaan SPMB Tahun 2026 agar berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari praktik korupsi maupun gratifikasi, sehingga hak setiap calon murid untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dapat terjamin.

Bagi masyarakat atau pemangku kepentingan yang ingin berkonsultasi atau melaporkan adanya indikasi pelanggaran terkait korupsi dan gratifikasi SPMB, KPK juga menyediakan layanan informasi publik melalui nomor telepon 198 atau Whatsapp di nomor +62811145575.

( HANS )

Facebook
X
WhatsApp

Berita Terbaru

19 November 2026

HKN ke-62, Bupati Targetkan Puskesmas dan Klinik Bisa Layani Rawat Inap Penyakit Ringan

19 November 2026

Camat Cibitung Menghimbau Penerima Bansos Gunakan Bantuan Sesusai Ketentuan

14 November 2026

HKN ke-62, Bupati Bekasi Targetkan Puskesmas dan Klinik Layani Rawat Inap Penyakit Ringan

14 November 2026

Terdampak Proyek Japek II, Bupati Bekasi Siapkan Solusi untuk SDN Burangkeng 03

12 November 2026

Kenakan Seragam Linmas, Wali Kota Jadi Komandan Regu Pasukan Ikan Gabus di Apel Hansip Reborn

10 November 2026

Kota Bekasi Peringati Hari Pahlawan Momentum Semangat Pengabdian Mengisi Kemerdekaan

10 November 2026

Peringati Hari Pahlawan ke-81, Bupati Asep Ajak Masyarakat Teladani Semangat Perjuangan

9 November 2026

DPMD Kab Bekasi Dorong Perluasan Penggunaan Sistem Elektronik atau e-voting Tahun Depan

8 November 2026

Hadiri Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik, Sekda Endin Sampaikan Komitmen Penguatan PPID

8 November 2026

Tangani Bencana Secara Terpadu, Bupati Bekasi Terima Penghargaan Tingkat Nasional

8 November 2026

Bonus Emas Rp100 Juta, Bupati Bekasi Pacu Atlet Rebut Prestasi Porprov Jabar 2026

7 November 2026

Camat Muaragembong Ajak Lima Kades Baru Satukan Persepsi dan Semangat Membangun Wilayah

5 November 2026

Sekda Endin: Pertumbuhan Industri Harus Berdampak Nyata bagi Ekonomi Masyarakat