Berita jurnal Kota || Kabupaten Bekasi
Pemerintah Kabupaten Bekasi terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta dunia usaha guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang siap memasuki dunia kerja. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan program pelatihan berbasis kebutuhan industri, perluasan kuota pelatihan bagi warga Kabupaten Bekasi, hingga kolaborasi pemanfaatan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK).
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi, Ida Farida, mengatakan Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara sehingga kebutuhan tenaga kerja terampil harus diimbangi dengan program pelatihan yang relevan dengan perkembangan dunia industri.”Arahan dari pemerintah pusat menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperjuangkan agar masyarakat Kabupaten Bekasi memperoleh akses pelatihan yang lebih besar. Kami akan bersurat secara resmi agar tersedia kelas-kelas pelatihan yang diprioritaskan bagi warga Kabupaten Bekasi,” ujar Ida Farida pada Selasa (21/07/2026).
Ia menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 130 jenis pelatihan yang diselenggarakan melalui berbagai skema, mulai dari pelatihan pengelasan, perpipaan, kelistrikan, hingga bidang-bidang teknis lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan industri nasional.Menurut Ida, Disnaker Kabupaten Bekasi juga terus mengoptimalkan kerja sama dengan perusahaan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Melalui pola tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas pelatihan yang dimiliki pemerintah, sementara proses rekrutmen diprioritaskan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Kami menyadari infrastruktur BLK yang dimiliki saat ini belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi industri. Namun, kami tidak tinggal diam. Kami membangun kolaborasi dengan perusahaan agar fasilitas pelatihan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan hasil akhirnya adalah penyerapan tenaga kerja lokal,” katanya.
Ia menuturkan bahwa penyelarasan antara pelatihan dan kebutuhan industri menjadi fokus utama pemerintah daerah. Karena itu, Disnaker secara bertahap melakukan koordinasi bersama sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, Bursa Kerja Khusus (BKK), serta Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Jawa Barat agar lulusan pendidikan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
“Jenis pelatihannya harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan industri. Dengan begitu, peserta pelatihan memiliki peluang lebih besar untuk langsung masuk ke dunia kerja. Koordinasi dengan SMA, SMK, MAN, BKK, hingga KCD Wilayah III sudah kami lakukan dan akan terus berlanjut,” ungkapnya. Meski mengakui keterbatasan kapasitas fiskal daerah, Ida menegaskan hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi Disnaker untuk terus menghadirkan program peningkatan kompetensi. Berbagai alternatif pendanaan dan kolaborasi terus diupayakan bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun sektor industri.
“Saat ini anggaran daerah memang masih terbatas. Tetapi kami mencari berbagai pola sinergi. Pemerintah daerah menyiapkan SDM, kementerian mendukung pelatihannya, dan perusahaan menjadi mitra dalam proses penempatan tenaga kerja,” jelasnya. Ia menambahkan, kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah memberikan hasil positif. Dalam sejumlah pelatihan yang diikuti, peserta asal Kabupaten Bekasi berhasil menunjukkan prestasi dan bahkan langsung direkrut oleh perusahaan setelah menyelesaikan pelatihan.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga akan mengusulkan penguatan infrastruktur BLK agar mampu mengikuti perkembangan teknologi industri yang semakin modern, termasuk penyediaan peralatan praktik yang mendukung sektor kendaraan listrik dan teknologi manufaktur terbaru.”Perkembangan industri bergerak sangat cepat. Ke depan, tentu BLK harus didukung dengan fasilitas yang lebih modern agar kompetensi lulusan pelatihan benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” tutur Ida.
Selain peningkatan kompetensi, Disnaker Kabupaten Bekasi juga mendorong perusahaan-perusahaan untuk memperluas program pemagangan nasional, khususnya bagi mahasiswa tingkat akhir maupun lulusan baru. Program tersebut diharapkan menjadi jembatan bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja sebelum memasuki dunia industri secara penuh.
“Harapan kami, semakin banyak perusahaan yang membuka program pemagangan dan melaporkan kebutuhan tenaga kerjanya kepada pemerintah daerah. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri, semakin banyak masyarakat Kabupaten Bekasi yang dapat terserap ke dunia kerja,” pungkasnya. (Hans)
