CIKARANG PUSAT || Berita Jurnal Kota
Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mempercepat pembangunan serta memastikan pemerataan program prioritas daerah. Salah satu rencana yang akan diperjuangkan adalah menetapkan tiga titik pembangunan prioritas di setiap desa berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Asep seusai menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2026 untuk Masa Bakti 2026–2034, yang berlangsung di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (4/11/2026).
Asep menegaskan, pelantikan kepala desa bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, kepala desa yang baru dilantik diminta menjaga amanah, mengedepankan empati, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah.
“Ini awal mulanya kita bekerja. Pertama, kita harus amanah dan menjaga diri sebagai pemimpin kepala desa. Kita juga harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah,” ujar Asep.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki sejumlah prioritas utama, terutama di bidang infrastruktur, kesehatan, dan perizinan. Program-program tersebut perlu diselaraskan dengan kebutuhan riil masyarakat di setiap desa agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Asep menyoroti masih adanya desa yang secara rutin mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi belum memperoleh pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warganya. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
“Saya ingin setiap desa mempunyai tiga titik pembangunan yang memang mendesak, dengan skala prioritas. Saya tidak mau ada desa yang setiap tahun ikut Musrenbang, tetapi tidak pernah mendapatkan pembangunan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, gagasan pemerataan pembangunan tersebut akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Bekasi. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai penting agar aspirasi masyarakat, usulan pemerintah desa, dan kemampuan anggaran daerah dapat dipertimbangkan secara proporsional.
PELAYANAN LANGSUNG MENYENTUH MASYARAKAT
Selain mendorong pemerataan pembangunan fisik, Asep juga merencanakan kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui kunjungan atau roadshow ke setiap kecamatan mulai Januari 2027.
Kegiatan yang direncanakan berlangsung setiap hari Rabu itu akan menghadirkan berbagai pelayanan dasar, antara lain administrasi kependudukan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta fasilitasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah daerah juga berencana memfasilitasi akses informasi lowongan pekerjaan secara daring. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh informasi kesempatan kerja yang tersedia di perusahaan-perusahaan, khususnya di kawasan industri Kabupaten Bekasi.
“Nanti setiap kecamatan akan ada pelayanan dasar untuk masyarakat desa. Ada pelayanan KTP, KK, PBB, UMKM, dan juga informasi lowongan kerja online. Saya ingin datang langsung ke masyarakat, bukan hanya menunggu mereka datang,” jelasnya.
Asep menambahkan, kegiatan tersebut diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan pencari kerja dengan peluang yang tersedia di kawasan industri. Pemerintah daerah akan mengupayakan keterlibatan perusahaan atau tenant agar informasi dan kesempatan kerja dapat menjangkau masyarakat di kecamatan yang dikunjungi.
KEPALA DESA DIMINTA MERANGKUL SELURUH WARGA
Asep berharap 154 kepala desa yang baru dilantik dapat berperan aktif menyukseskan agenda pembangunan dan pelayanan publik. Kepala desa diharapkan mampu menyampaikan kebutuhan masyarakat, mengoordinasikan usulan pembangunan, serta memperkuat komunikasi dengan pemerintah kabupaten.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kepala desa terpilih diminta melayani seluruh warga tanpa membedakan pilihan politik maupun latar belakang dukungan saat pemilihan.
“Semua adalah masyarakat saya. Saya berharap kepala desa yang terpilih juga memiliki empati kepada teman-teman kita yang belum terpilih, karena mereka juga akan menjadi bagian dari kita semua,” katanya.
Menurut Asep, kepemimpinan yang baik harus tercermin melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap keputusan yang diambil pemerintah desa maupun pemerintah daerah harus mengutamakan manfaat nyata bagi warga.
“Pemimpin itu ibadahnya adalah kebijakan. Karena itu, kita tekankan kebijakan yang diambil harus pro-rakyat,” tandasnya.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan DPRD, pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.
( DAPOT TAMBUNAN )
