BJK || KOTA BEKASI
Pemerintah Kota Bekasi bersama seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Jawa Barat mengikuti kegiatan penandatanganan komitmen penguatan sinergi pemberantasan korupsi yang digelar di Gedung Pakuan, Bandung. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Kepala Daerah, serta Ketua DPRD dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bachtiar Ujang Pratama, yang menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga antikorupsi dalam memperkuat sistem pencegahan dan penindakan praktik korupsi.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya kepada seluruh kepala daerah agar mengantisipasi dan mengawasi setiap aktivitas pemerintahan yang berpotensi mengandung unsur korupsi. Menurutnya, integritas dan akuntabilitas harus menjadi fondasi dalam tata kelola pemerintahan di setiap daerah.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang hadir bersama Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan KPK.
“Komitmen ini akan kami tindaklanjuti secara nyata di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Seluruh kepala OPD akan kami arahkan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program kerja. Tidak ada toleransi terhadap praktik-praktik yang menyimpang,” tegas Tri Adhianto.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, turut menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Kami di DPRD Kota Bekasi mendukung penuh langkah-langkah pemberantasan korupsi. Fungsi pengawasan yang kami miliki akan terus diperkuat agar seluruh kebijakan dan program daerah berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh kepala daerah dan unsur legislatif di Jawa Barat dapat memperkuat sinergi dalam membangun pemerintahan yang bersih, melayani, dan bebas dari praktik korupsi.
( DAPOT TAMBUNAN )
