BERITA JURNAL KOTA || TANJUNG PINANG
Pemerintah Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi menjalin kerja sama strategis dalam pengelolaan Pulau Berhala. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama (KSB) oleh Gubernur Jambi Al Haris dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjung Pinang, Senin (13/4/2026).
Kerja sama ini mencakup pengelolaan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta pelestarian kebudayaan di Pulau Berhala yang berada di kawasan perbatasan kedua provinsi.
Penandatanganan KSB tersebut merupakan bagian dari rangkaian pertemuan Forum Kepala Daerah se-Sumatera yang digelar di Batam. Forum ini bertujuan memperkuat sinergi pembangunan antarwilayah, meningkatkan konektivitas, serta memperkuat ketahanan pangan regional.
Dalam keterangannya, Al Haris menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memaksimalkan potensi maritim yang dimiliki kedua daerah. Ia menilai Pulau Berhala memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola secara terpadu, terutama dari sektor pariwisata bahari.
“Pengembangan bersama ini tidak hanya akan meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga memperkuat konektivitas ekonomi antarprovinsi di Sumatera,” ujarnya.
Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan mampu membuka peluang ekspor yang lebih luas, khususnya melalui akses wilayah Kepri yang berdekatan dengan Singapura. Dengan posisi geografis yang strategis, Pulau Berhala dinilai berpotensi menjadi pintu gerbang baru bagi aktivitas ekonomi dan perdagangan.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menambahkan bahwa sinergi ini sekaligus menjadi solusi dalam meredam potensi konflik pengelolaan wilayah yang selama ini kerap muncul. Menurutnya, pendekatan kolaboratif akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di kedua provinsi.
Pulau Berhala sendiri dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari pantai berpasir putih, ekosistem terumbu karang yang masih alami, hingga potensi budaya lokal yang khas. Dengan pengelolaan bersama, kawasan ini diharapkan dapat berkembang menjadi destinasi unggulan di Sumatera.
Pemerintah kedua provinsi berkomitmen untuk segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui program konkret, termasuk pembangunan infrastruktur penunjang, promosi wisata, serta pemberdayaan masyarakat lokal.
Kerja sama ini menjadi langkah awal menuju pengembangan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi, berdaya saing, dan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi kedua daerah.
( RED )
