JURNAL MEDIA SUKSES || KABUPATEN BEKASI
Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum menandatangani nota kesepakatan kerja sama dalam penanganan banjir di Kabupaten Bekasi. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, di Ruang Rapat Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (10/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Asep Surya Atmaja menyampaikan apresiasi kepada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang telah merespons berbagai aspirasi masyarakat terkait permasalahan banjir di wilayah Kabupaten Bekasi. Melalui nota kesepakatan tersebut, kedua pihak akan menyusun langkah-langkah strategis dalam pengendalian banjir, termasuk perencanaan pembangunan infrastruktur pengendali banjir serta penguatan pengelolaan sumber daya air.
“Ke depan kami bersama BBWS akan merencanakan berbagai upaya penanganan, termasuk pembangunan tanggul di wilayah Muaragembong, sehingga dampak banjir yang terjadi dapat diminimalisir,” ujar Asep.
Ia menjelaskan bahwa banjir yang kerap terjadi di Kabupaten Bekasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingginya curah hujan, kiriman air dari wilayah hulu, serta fenomena banjir rob di kawasan pesisir utara. Selain itu, secara geografis Kabupaten Bekasi berada di wilayah hilir sehingga menjadi titik berkumpulnya aliran air dari sejumlah daerah di sekitarnya.
“Kabupaten Bekasi berada di wilayah hilir sehingga air dari daerah hulu pada akhirnya berkumpul di wilayah kita. Selain itu, hujan dengan intensitas tinggi serta adanya banjir rob di kawasan pesisir juga menjadi faktor yang memperparah kondisi banjir,” jelasnya.
Asep menegaskan bahwa penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir melalui kolaborasi lintas wilayah dan lintas instansi. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mendorong adanya penanganan yang lebih komprehensif melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.
“Saya juga sudah menyampaikan kepada pemerintah provinsi agar penanganan tidak hanya melalui normalisasi sungai di wilayah hilir saja, tetapi juga disertai dengan upaya perbaikan di wilayah hulu agar aliran air dapat dikelola dengan lebih baik,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mochammad Dian Alma’ruf, mengatakan penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program penanganan banjir di Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan berbagai rencana pengendalian banjir dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.
“Mudah-mudahan setelah adanya nota kesepakatan ini kita dapat melaksanakan upaya pencegahan banjir dengan baik sesuai rencana yang telah disusun, sehingga ke depan kita dapat mengurangi bahkan mengeliminasi potensi banjir tahunan di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bekasi, kepala perangkat daerah terkait, serta Plt Kepala BBWS Ciliwung-Cisadane beserta jajaran.
(DAPOT TAMBUNAN)
