BJK || Kota Bekasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bekasi yang masih minim belakangan ini terus menjadi opini publik. Tak dapat dipungkiri PAD memang sangat vital dibutuhkan untuk memenuhi anggaran biaya pembangunan. Diantara untuk pembiayaan pembangunan konstruksi sarana dan prasarana umum, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain sebagainya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kota Bekasi.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, H Abdul Muin Hafied SE, MPd yang dikonfirmasi awak media pada Jum’at 22 Agustus ‘25 menjelaskan bahwa pihaknya kini terus berupaya dan mendorong Organisasai Perangkat Dinas (OPD), khususnya pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar mampu merealisasikan perolehan target PAD.
“Ya bang, kita sudah memangil beberapa kali para pejabat terkait, khususnya dari Bapenda Kota Bekasi terkait masih minimnya perolehan target PAD ini, pos-pos pendapatan misalnya dari reklame dan pajak Hotel hingga gerai KFC yang kita anggap potensial ternyata tidak maksimal, sehingga setelah kita rapatkan dengan Komisi III DPRD Kota Bekasi dan OPD tersebut kita putuskan agar untuk tahun 2026 mendatang sudah harus menggunakan sistim terintegrasi on line, sehingga secara otomatis para wajib pajak akan melunasi biaya pajaknya” , ujar Abdul Muin havied.
“Kita tidak usah berpikir kemana-mana lagi, penerapan pajak dengan sistim terintegraasi on line ini harus dilaksanakan agar perolehan target PAD pada tahun depan bisa terlampaui. Beberapa point sumber PAD kita diantara adalah Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel dan Restoran hingga pajak hiburan dan parkir, timpalnya.
Sementara itu, untuk tahun ini PAD kota Bekasi masih baru mencapai sekitar 49 % yang sudah masuk untuk APBD dengan posisi waktu sudah pada triwulan III. Untuk itu kita tetap mendorang dan mengupayakan serta memacu agar Bapenda bisa bekerja secara maksimal agar mampu meraih target PAD yang sudah ditentukan, timpalnya (Hans/Setwan ADV)
