BJK || KOTA BEKASI
Forum sinergitas antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Instansi Vertikal dalam menunjang ketertiban umum, keamanan masyarakat, hingga penanganan konflik sosial menjadi satu ruang diskusi dalam koordinasi terbaik digelar di Balai Patriot Pemerintah Kota Bekasi.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto membuka acara sekaligus tekankan bahwa koordinasi di Kota Bekasi sangat kuat dalam penanganan konflik sosial. Ia sebutkan pada hari lalu, bahwa ada kelompok masyarakat menyampaikan beberapa aspirasi dan dinyatakan evaluasi bersama DPRD Kota Bekasi.
“Aspirasi yang kita tindak lanjuti adalah bukti koordinasi terbaik. Reaksi cepat, empati, dan peduli menjadi dasar kita dalam memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ungkap Tri Adhianto.
Dihadiri dalam forum tersebut, Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Faisal, serta jajaran Forkopimda Kota Bekasi serta beberapa narasumber dari Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Polres Metro Bekasi Kota dan Kodim 0507 Bekasi.
Dalam forum, dibahas berbagai isu aktual yang menjadi perhatian bersama, di antaranya penanganan konflik sosial berbasis kearifan lokal, penurunan angka balap liar dan tawuran remaja, hingga antisipasi terhadap perjudian, miras, dan pergaulan bebas yang berpotensi mengganggu ketertiban.
Tri menekankan bahwa fenomena anak-anak muda yang menjadikan jalan sebagai tempat berkumpul di tengah malam harus disikapi bersama.
“Sebagai orang tua di Kota Bekasi, kita harus kompak bergerak untuk meminimalisir potensi kerawanan,” tambahnya.
Selain itu, forum juga membahas pembangunan sarana publik seperti JPO di Stasiun Bekasi, pengembangan CSR Kalimalang, serta rencana investasi wisata jangka panjang di kawasan Duta Harapan. Wali Kota menegaskan, meski keterbatasan fiskal menjadi tantangan, Pemkot terus membuka ruang bagi kolaborasi dengan investor swasta.
Isu ketenagakerjaan juga turut disoroti, khususnya maraknya warga yang tergoda bekerja ke luar negeri tanpa pengawasan yang memadai. Wali Kota mengingatkan agar instansi terkait lebih ketat dalam pengawasan penerbitan paspor.
Terkait pemberdayaan masyarakat, pada Oktober mendatang Pemkot Bekasi mulai menyalurkan insentif RT/RW serta dana hibah RW.
Program kebersihan lingkungan melalui bank sampah juga terus digalakkan, di mana setiap RW ditargetkan membentuk kelompok pengelola sampah.
Tri juga menegaskan bahwa tidak boleh ada anak di Kota Bekasi yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Pemkot sudah menyiapkan alternatif seperti sekolah rakyat dan fasilitas pendidikan berasrama gratis di bawah Departemen Sosial serta Cevest.
“Kita ingin saling mengisi informasi, bekerja kompak, dan mencari solusi atas persoalan bersama. Sinergi ini adalah modal besar untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif, aman, dan inklusif di Kota Bekasi,” pungkasnya.
( RUSMIDA MARPAUNG )
