Beritajurnalkota || kabupaten Bekasi
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Bekasi terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas kebijakan daerah. Melalui inovasi yang dilakukan, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kabupaten Bekasi berhasil mengalami peningkatan signifikan dan mencapai target yang telah ditetapkan.
Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Balitbangda Kabupaten Bekasi, Wiwin Yuniarti, menjelaskan bahwa IKK merupakan instrumen penting yang dilaksanakan secara berkala setiap dua tahun sekali untuk mengukur kualitas kebijakan di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Penilaian ini bertujuan memastikan kebijakan yang dihasilkan telah sesuai target serta memberikan dampak nyata bagi pelayanan kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, pada setiap dua tahun sekali itu memang dilaksanakan penilaian IKK untuk mengukur kualitas kebijakan yang ada di Kabupaten Bekasi, apakah sudah mencapai target dan masuk kategori baik atau masih kurang,” jelas Wiwin kepada bekasikab.go.id pada Senin, (26/01/2026).
Ia memaparkan bahwa sejak awal penilaian IKK pada Tahun 2021, capaian Kabupaten Bekasi masih tergolong rendah. Namun seiring dengan berbagai upaya perbaikan, angka tersebut terus meningkat secara signifikan. “Di Tahun 2021 IKK kita masih sangat jauh, yakni 6,19. Kemudian pada Tahun 2023 naik menjadi 77,16, meskipun belum mencapai target 77,20. Alhamdulillah, pada Tahun 2025 setelah kami melaksanakan inovasi, IKK meningkat dan mencapai target, yaitu 79,69 Persen,” ungkapnya.
Menurut Wiwin, peningkatan tersebut menjadi bukti bahwa inovasi yang dilaksanakan Balitbangda memberikan dampak positif terhadap perbaikan kualitas kebijakan di Kabupaten Bekasi. Ia berharap capaian tersebut dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Lebih lanjut, Wiwin menjelaskan bahwa proses peningkatan IKK dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan sistem kerja. Sebelumnya, Kabupaten Bekasi belum memiliki sejumlah instrumen pendukung seperti Surat Keputusan (SK) Bupati, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta tim gugus tugas yang terstruktur.
“Yang terpenting adalah penguatan tim gugus tugas. Dengan adanya SOP, pembentukan tim gugus tugas, dan SK Bupati, tim ini benar-benar bekerja sesuai yang diharapkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang memenuhi pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya. Melalui pembentukan tim gugus tugas lintas perangkat daerah, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran dan tahapan kerja yang jelas sesuai SOP yang telah disusun. Dengan demikian, setiap OPD dapat secara mandiri dan berkelanjutan melaksanakan tahapan penilaian IKK setiap tahunnya.
“Setiap OPD yang masuk dalam tim gugus tugas melaksanakan SOP sesuai tahapan yang sudah ditentukan. Alhamdulillah, tanpa harus diminta, mereka sudah sadar dan melaksanakan kewajiban tersebut sesuai dengan aksi perubahan yang kami rancang,” katanya. Wiwin juga mengungkapkan bahwa salah satu tantangan sebelumnya adalah belum optimalnya tindak lanjut terhadap produk kebijakan yang telah ditetapkan menjadi peraturan bupati atau peraturan daerah. Kebijakan yang ditindaklanjuti secara konsisten menjadi faktor penting dalam peningkatan nilai IKK.
Ke depan, Balitbangda Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk terus melakukan terobosan agar nilai IKK tidak berhenti pada capaian saat ini, melainkan terus meningkat. “Harapan kami, aksi perubahan ini tidak berhenti sampai di sini. Ke depan akan ada terobosan-terobosan lain yang dapat mendongkrak nilai IKK Kabupaten Bekasi menjadi semakin baik,” ujarnya.
Ia juga mengakui masih terdapat beberapa indikator yang perlu diperbaiki, khususnya dalam pemenuhan eviden atau bukti pendukung penilaian.“Ada indikator yang masih kurang, yaitu pemenuhan eviden. Jika eviden-eviden ini bisa dipenuhi dengan baik, maka nilai IKK akan meningkat lebih tinggi lagi,” jelasnya.Di akhir pernyataannya, Wiwin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkolaborasi dan mendukung Balitbangda dalam peningkatan IKK Kabupaten Bekasi.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD yang telah bekerja sama dengan Balitbangda selaku koordinator penilaian IKK. Harapan kami ke depan, OPD yang tergabung dalam tim teknis tetap konsisten terhadap apa yang sudah kita lakukan selama ini,” pungkasnya.
(Hans)
