Pandangan  Umum Fraksi- Fraksi  DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran  2024

BJK – KABUPATEN MALANG

DPRD Kabupaten Malang beserta Pemkab Malang kembali menggelar Rapat Paripurna DPRD pada hari Selasa, 23 Juli 2024 di gedung DPRD Kabupaten Malang. Juru Bicara DPRD Kabupaten Malang, Sudarman, S.Pd. dari fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Malang bahwasanya APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk itu struktur  APBD seyogyanya menyajikan informasi tentang jumlah pendapatan dan penggunaan dana, sehingga informasi tentang kinerja yang dicapai, keadaan dan kondisi ekonomi serta potensinya bisa tergambarkan dengan jelas.

Untuk menghasilkan postur anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi normatif tersebut, maka APBD yang pada hakekatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah, serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada suatu tingkat kinerja tertentu.

“Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 harus berorientasi pada anggaran berbasis kinerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai, dengan menggunakan anggaran secara kuantitas dan kualitas yang terukur” ungkap Sudarman.

Perubahan tersebut antara lain adalah dengan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023 yang harus dimasukkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sehingga dapat digunakan untuk membiayai Program Kegiatan Tahun 2024. Perubahan atas Kebijakan Umum APBD maupun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024  beberapa waktu lalu, yang telah disepakati, merupakan landasan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diharapkan dalam penyusunannya lebih terfokus dalam upaya pencapaian target yang hendak diraih.

“Berbagai permasalahan dan hambatan yang ada pada Tahun Anggaran 2023 maupun tahun anggaran berjalan saat ini dapat dijadikan evaluasi, sehingga pada sisa tahun anggaran berjalan segera mendapatkan solusi dan teranggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan skala prioritas kebutuhan” Imbuhnya

Sudarman menjelaskan bagaimana tanggapan fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Malang melalui rapat paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah  Tahun Anggaran 2024 tersebut yaitu:

1. Target Pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 semula direncanakan sebesar 4 Trilyun 683 Milyar 270 Juta 34 Ribu 726 Rupiah 84 Sen bertambah sebesar 4 Milyar 281 Juta 370 Ribu 994 Rupiah, menjadi 4 Trilyun 687 Milyar 551 Juta 405 Ribu 720 Rupiah 84 Sen yang bersumber dari :
2. Pendapatan Asli Daerah tetap sebesar 1 Trilyun 35 Milyar 841 Juta 915 Ribu 836 Rupiah 84 Sen.
3. Pendapatan Transfer semula sebesar 3 Trilyun 637 Milyar 634 Juta  845 Ribu  890 Rupiah naik 0,17% atau sebesar 6 Milyar 295 Juta 879 Ribu 994 Rupiah menjadi sebesar 3 Trilyun 643 Milyar 930 Juta 725 Ribu 884 Rupiah.
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula direncanakan sebesar 9 Milyar 793 Juta 273 Ribu Rupiah turun 20,57% atau sebesar 2 Milyar 14 Juta 509 Ribu Rupiah menjadi sebesar 7 Milyar 778 Juta 764 Ribu Rupiah.

Pada sisi  PAD sesuai dengan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dimana target PAD ditetapkan sebesar 1 Trilyun 25 Milyar 586 Juta 55 Ribu 284 Rupiah dengan realisasi pada 31 Desember 2023 sebesar 838 Milyar 906 Juta 956 Ribu 543 Rupiah 89 Sen. Selanjutnya pada tahun 2024 ini target PAD sebesar 1 Trilyun 35 Milyar 541 Juta 915 Ribu 836 Rupiah 84 Sen dimana sesuai dengan Laporan  Realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2024, target perolehan PAD yang sampai dengan bulan Juni sebesar 401 Milyar 219 Juta 181 Ribu 925 Rupiah 34 Sen artinya  belum mencapai target sesuai dengan harapan. Dengan memperhatikan realisasi pendapatan Asli Daerah tahun 2023  yang tidak tercapai 100% tepatnya hanya tercapai 81,80% dari target yang ditetapkan. Dalam penentuan target Pendapatan pada tahun 2024 ini, apakah sudah dilakukan evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar target PAD bisa tercapai 100% artinya jangan sampai target PAD yang dipasang nantinya tidak tercapai seperti yang terjadi pada tahun 2023. Dalam upaya ini perlu ada inovasi dari OPD penghasil untuk merealisasikan, apakah di sisa bulan pada tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten Malang masih optimis dalam pencapaian target PAD. Selanjutnya dengan adanya temuan BPK terkait dengan perhitungan dan penetapan pajak parkir, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan BPHTB yang diniliai tidak tertib menandakan bahwa penggalian PAD di Kabupaten Malang masih belum optimal, dalam hal ini  sebagai masukkan kepada Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka optimalisasi pajak dan retribusi daerah, perlu dilakukan pemetaan dan basis data potensi sehingga mendapat data yang akurat dan terkini;

2. Dari sisi Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar 221 Milyar 276 Juta 184 Ribu 424 Rupiah 4 Sen atau sebesar 4,67%. Pada APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar 4 Trilyun 734 Milyar 425  Juta 715 Ribu 285 Rupiah 11 Sen menjadi sebesar 4 Trilyun 955 Milyar 701 Juta 899 Ribu 709 Rupiah 15 Sen yang terbagi menjadi belanja operasi dan modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dengan rincian sebagai berikut :
3. Belanja Operasi dan Modal direncanakan sebesar 4 Trilyun 191 Milyar 212 Juta 947 Ribu 432 Rupiah 45 Sen, naik sebesar 218 Milyar 442 Juta 347 Ribu 23 Rupiah 4 Sen atau 5,50% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar 3 Trilyun 972 Milyar 770 Juta 600 Ribu 409 Rupiah 41 Sen.
4. Belanja Tidak Terduga sebesar 5 Milyar 333 Juta 837 Ribu 401 Rupiah, naik 2 Milyar 333 Juta 837 Ribu 401 Rupiah atau 77,79% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar 3 Milyar Rupiah.
5. Belanja Transfer sebesar 759 Milyar 155 Juta 114 Ribu 875 Rupiah 70 Sen, naik 500 Juta Rupiah atau 0,07% dianggarkan tetap sebesar 762 Milyar 694 Juta 44 Ribu 69 Rupiah.
6. Dari sisi Pembiayaan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan adanya kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023  yang merupakan hasil audit  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar 275 Milyar 450 Juta 493 Ribu 988 Rupiah 31 Sen naik sebesar 216 Milyar 994 Juta 813 Ribu 430 Rupiah 4 Sen atau 371,21%  jika dibandingkan dengan estimasi yang dianggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar 58 Milyar 455 Juta 680 Ribu 558 Rupiah 27 Sen;
7. Kami menilai penurunan target pertumbuhan ekonomi pada perubahan RKPD Tahun 2024 dari rencana awal 5,9 % – 6,3% menjadi 4,6%-5,0% merupakan suatu sikap pesimistis dari pemerintah Daerah terhadap perbaikan ekonomi tahun ini. Berkaca pada tahun 2023 lalu, realisasi pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5%, padahal pemerintah mengasumsikan di angka 5,04%, hal ini menunjukkan bahwa target meleset sebesar 0,04 persen.
8. Salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Malang tahun 2024 adalah peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi wilayah dan pelayanan dasar. Dalam hal ini mohon penjelasan berapa jumlah alokasi anggaran untuk infrastruktur dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sedangkan saat ini masalah infrastruktur jalan kabupaten masih menjadi persoalan penting untuk segera dibenahi, sejauh mana pencapaian visi misi dan program prioritas daerah tahun 2024.

Selain saran, pendapat dan pertanyaan yang sama tersebut, dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2. Pada sisi perencanaan, program kegiatan harus konsisten sesuai dengan mekanisme regulasi yang mendasarinya, sehingga tidak ada program kegiatan yang muncul ditengah perjalanan yang merupakan inkonsistensi dari sebuah perencanaan;
3. Pada sisi pendapatan, kami apresiasi kepada dinas penghasil yang telah berupaya untuk mencapai target PAD, namun demikian mengingat besarnya belanja maka perlu optimalisasi kinerja perangkat daerah khususnya dinas penghasil dengan melakukan pendataan atau validasi potensi pendapatan di masing-masing dinas penghasil baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi  dan inovasi yang sudah tervalidasi sehingga tampak kinerja dinas penghasil karena sudah tersampaikan target dan progres capaiannya;
4. Pada sisi belanja, diawali dengan inventarisasi problematik dan prioritas kebutuhan yang tentunya konsisten mengacu pada perencanaan yang sudah ditetapkan, sehingga APBD menjadi harapan bukan hanya mimpi bagi rakyat sehingga tidak ada lagi program kegiatan yang muncul ditengah perjalanan yang merupakan indikasi inkonsistensi dari sebuah perencanaan program berikut belanja daerah. Jangan sampai terjadi seperti di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya yang tidak konsisten terhadap perencanaan yang sudah diputuskan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, terbukti tidak terpenuhinya usulan pokok-pokok pikiran DPRD sedangkan  anggaran ditetapkan di Perangkat Daerah tersebut.  Belanja Perangkat Daerah harus proporsional baik untuk memenuhi kebutuhan program pembangunan melalui teknoktatik, musrenbang, maupun Pokok-pokok pikiran DPRD. Hal tersebut tentunya dalam rangka memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari seluruh Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan.
5. Fraksi Partai Golongan Karya

APBD harus direncanakan dengan baik dan benar supaya mendapatkan hasil yang baik dan dirasakan oleh semua pihak khususnya masyarakat Kabupaten Malang, dan kami mengapresiasi  apa yang dilakukan oleh TAPD karena telah merencanakan APBD dengan baik serta proporsional dan mengakomodir semua kepentingan dan usulan baik yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD, Musrenbang maupun teknokratik, namun kami menekankan kepada OPD sebagai pelaksana agar melaksanakan anggaran dengan baik proporsional dan tidak ada yang diabaikan baik itu usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD, Musrenbang maupun teknokratik sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

III. Fraksi Partai Nasional Demokrat

1. Terdapat beberapa poin yang menjadi catatan terkait pembahasan anggaran perubahan dari pemerintah Kabupaten Malang di tahun 2024. Salah satunya yang perlu disoroti adalah kinerja dari Pendapatan Asli Daerah, dimana beberapa OPD yang bertugas untuk memenuhi target pendapatan, belum maksimal dalam mencapai kinerja yang diharapkan;
2. Mengingatkan kembali evaluasi belanja bulan Juni 2024, terdapat beberapa OPD yang realisasi belanjanya masih dibawah 50%. Dalam kesempatan ini Fraksi Nasdem memberikan catatan agar OPD segera merealisasikan belanja dan berupaya mengejar capaian target belanja terealisasi 100%.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas Pemerintah Kabupaten Malang dalam menjalankan fungsinya baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan Pemerintah Kabupaten Malang  yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya dalam penyusunan dan pembahasannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan tepat sasaran. Hal yang lebih penting lagi bahwa APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar problematika  masyarakat.
5. Dalam hal pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) kami mendorong agar pemerintah daerah mengevaluasi dan mengoptimalkan pemungutan dan pendataan potensi PAD, baik intensifikasi ataupun ektensifikasi dimana kondisi saat ini  tingkat pencapaiannya  belum memenuhi target yang telah ditetapkan.( HENDRI SUNARTO )