BJK || KOTA BEKASI
Wali Kota Bekasi Dr Tri Adhianto mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, dan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Kota Bekasi, Rabu, (19/3/2025)
Dua wilayah Kota Bekasi yang dikunjungi yakni lokasi banjir di Vila Jati Rasa RW 12 Kecamatan Jatiasih dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kecamatan Bantargebang.
Wali Kota Bekasi juga saat itu didampingi Asisten I, Lintong Dianto Putra, Asisten II Inayatullah, Kadis LH Yudianto, Kadishub Zeno Bachtiar, Kadisperkimtan Widayat Subroto, Kepala Harian BPBD Priadi Santoso, Sekretaris DBMSDA Idi Sutanto, Camat Bantargebang Cecep Miftah, Camat Jatiasih Ashari, serta para lurah.
Wali Kota Bekasi Dr Tri Adhianto menjelaskan kehadiran para Menko, Menteri, Kepala BNPB serta Gubernur DKI ini menjadi sebuah perhatian pemerintah pusat dan kolaborasi daerah terhadap penanganan sampah agar lebih terkelola secara komprehensif dan sistematis. Selain itu khususnya untuk Kota Bekasi mengenai penanganan banjir.
“Bagaimana kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Pak Menko Pangan menginisiasi menyelesaikan sampah dengan teknologi terbaru melalui incinerator serta meningkatkan iklim investasi dengan penyederhanaan birokrasi. Upaya ini agar sampah bisa tertangani sampai selesai dengan dibakar dan bisa menjadi energi listrik,” ucapnya.
Kemudian ia juga berharap kolaborasi antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI dapat menciptakan solusi yang berdampak positif dalam jangka panjang, terutama dalam pengelolaan sampah serta pembangunan infrastruktur pendukung masyarakat
Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli menjelaskan bahwa TPST Bantargebang kini mampu menampung hingga 2.000 ton sampah sehari, dengan sebagian sampah dipisahkan untuk dijadikan bahan baku batu bata. Selain itu, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Bantargebang dapat menangani 100 ton sampah sehari serta rencana RDF Rorotan sekitar 2.500 ton perhari yang akan beroperasi.
Zulkifli juga mengungkapkan bahwa DKI Jakarta telah membuat langkah-langkah positif dalam mengurangi volume sampah, namun untuk mencapai hasil yang lebih optimal, penyempurnaan regulasi diperlukan, termasuk masalah tipping fee.
“Ini sudah banyak kemajuan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya,” katanya.
Menko PMK Pratikno menekankan bahwa pengelolaan sampah terkait erat dengan isu kesehatan dan penanggulangan bencana. Sampah menjadi salah satu penyebab utama bencana seperti banjir di Jakarta dan Bekasi.
“Kemenko PMK berkepentingan terkait hilir dan bencana serta Kemenko Pangan berkepentingan dari hulunya terkait lingkungan, tata ruang dan infrastruktur sehingga bisa meminimalisir resiko bencana dan resiko kesehatan akibat dari sampah dan pengelolaan lingkungan lain,” ucapnya.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terkait pengelolaan sampah di Jakarta. Saat ini, Jakarta menghasilkan sekitar 8.000 ton sampah per hari, dengan TPST Bantargebang dan Rorotan mampu mengolah sekitar 5.000-6.000 ton sampah. Namun, masih banyak yang harus dilakukan untuk mengurangi sampah lebih lanjut.
“Sehari sampah dihasilkan sebanyak 8000 ton, diselesaikan dengan proses yang ada melalui RDF di Bantargebang dan Rorotan. Namun ini belum cukup perlu. Incinerator kalau yang disampaikan perlu adanya penyesuaian tarif tipping fee yang dapat disepakati bersama oleh pemerintah pusat dan daerah,” ucapnya.
Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, diharapkan pengelolaan sampah dapat lebih efisien dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
( DA[PT TAMBUNAN )
