Berita Jurnal Kota || Kabupaten Bekasi
Upaya optimalisasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cikarang Barat terus dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan evaluasi berkala. Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama unsur Muspika, pemerintah kecamatan, koordinator wilayah pendidikan, perwakilan puskesmas, serta para pemangku kepentingan terkait.
Koordinator Kecamatan (Korcam) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cikarang Barat, Ihsan Nuur Hidayatulloh, menyampaikan bahwa rakor dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen bersama untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
“Melalui forum ini kami melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan, menyamakan persepsi antarpemangku kepentingan, serta menerima berbagai masukan guna memperkuat kualitas layanan MBG di wilayah Cikarang Barat,” ujar Ihsan saat di wawancarai pada Rabu (3/6/2026).
Dalam rapat tersebut, sejumlah aspek strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya validasi data penerima manfaat, standarisasi operasional dapur SPPG, pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kualitas layanan pangan.
Penguatan standar dapur menjadi salah satu perhatian utama, mencakup pemenuhan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sertifikasi halal, penerapan standar keamanan pangan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), hingga target sertifikasi ISO untuk mendukung tata kelola pelayanan yang lebih baik.
Sebagai tindak lanjut rakor, dilakukan validasi data penerima manfaat untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi aktual di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting agar distribusi makanan bergizi dapat menjangkau sasaran secara tepat dan akurat.
Berdasarkan data sementara, potensi penerima manfaat dari kalangan peserta didik di Kecamatan Cikarang Barat mencapai sekitar 75 ribu siswa. Sementara itu, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang telah mendapatkan layanan mendekati 5.000 penerima manfaat, dengan proses pendataan yang terus diperbarui melalui koordinasi bersama fasilitas layanan kesehatan dan instansi terkait.
Dalam evaluasi pelaksanaan program, ditemukan pula sejumlah aspek yang memerlukan penyempurnaan. Dari total 19 dapur SPPG yang tersedia, sebanyak 17 dapur saat ini masih beroperasi aktif, sedangkan dua dapur lainnya dihentikan sementara operasionalnya karena masih memerlukan penyesuaian fasilitas sesuai standar yang berlaku.
“Penghentian sementara dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap mutu pelayanan. Operasional akan kembali dilaksanakan setelah seluruh persyaratan dan standar fasilitas terpenuhi,” jelas Ihsan. Selain aspek sarana dan prasarana, evaluasi turut menyoroti pentingnya menjaga kualitas makanan hingga diterima oleh penerima manfaat. Pengaturan waktu distribusi dan pola konsumsi menjadi perhatian bersama agar kualitas makanan tetap terjaga sesuai ketentuan keamanan pangan.
Aspek pengelolaan limbah dapur dan sampah produksi juga dibahas sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan serta menciptakan pelaksanaan program yang berkelanjutan dan ramah masyarakat.Lebih lanjut, Ihsan menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dilihat dari jumlah distribusi makanan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi, kesehatan, serta tumbuh kembang anak.
“Keberhasilan program diukur dari meningkatnya status gizi anak, pertumbuhan yang sesuai usia, serta dukungan terhadap kemampuan belajar dan kualitas kesehatan penerima manfaat,” ungkapnya. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi, pengawasan, dan penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
(Hans)
