BJK || Jakarta
Upaya mengurai kemacetan dan memperkuat konektivitas di kawasan Jabodetabek memasuki babak baru. Para kepala daerah dari wilayah aglomerasi Jakarta meliputi Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, Wali Kota Bogor, Bupati Bogor, dan Wali Kota Tangerang Selatan bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menghadiri Rapat Koordinasi Kebijakan Transportasi Jakarta dan Wilayah Sekitarnya yang digelar di Jakarta.
Rapat ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas daerah dan koordinasi antara pemerintah pusat serta daerah dalam mewujudkan sistem transportasi yang efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Masalah transportasi di Jabodetabek tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Diperlukan kesamaan pemahaman, mindset, dan semangat kolaborasi lintas batas administratif,” ujar Pramono Anung sat rakor.
Rakor membahas dua fokus utama:
Penguatan kolaborasi antarwilayah dalam perencanaan dan pelaksanaan transportasi publik.
Strategi pembiayaan berkelanjutan untuk memperluas layanan transportasi umum di wilayah aglomerasi.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta memaparkan perkembangan sistem transportasi massal, termasuk Transjakarta, MRT, dan LRT Jabodebek yang kini menjadi tulang punggung mobilitas harian jutaan warga. Data terkini menunjukkan, lebih dari 3,5 juta pergerakan terjadi setiap pagi dan sore hari di kawasan Jabodetabek, dengan tingkat konektivitas mencapai 92 persen, namun penggunaan kendaraan umum masih di bawah 24 persen.
Dalam forum tersebut juga disorot arah pengembangan transportasi ke depan, meliputi:
Perluasan jaringan LRT dan MRT hingga ke Bekasi dan Tangerang Selatan, termasuk rencana jalur MRT koridor timur–barat.
Ekspansi rute Transjakarta untuk menjangkau wilayah sekitar Jakarta.
Penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) di kawasan strategis seperti Blok M, Bundaran HI, dan Dukuh Atas.
Fasilitasi park and ride di wilayah penyangga untuk memudahkan masyarakat berpindah moda ke transportasi umum.
“Jakarta sudah tidak lagi menjadi kota termacet di dunia. Upaya bersama ini menunjukkan hasil positif—kita berada di peringkat kelima, jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Namun tantangan belum selesai, dan kita harus bergerak bersama,” ujar Gubernur DKI Jakarta.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memperluas kebijakan pembebasan tarif bagi 15 kategori masyarakat pengguna MRT, LRT, dan Transjakarta, sebagai langkah nyata mendorong peningkatan jumlah pengguna transportasi publik.
Para kepala daerah menyepakati pentingnya langkah berkelanjutan untuk menjadikan Jabodetabek sebagai kawasan metropolitan dengan sistem mobilitas yang terintegrasi, inklusif, dan ramah lingkungan.
“Konektivitas terbaik sudah mulai terbentuk. Kini saatnya memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaatnya bagi seluruh warga, dari Bogor hingga Bekasi, dari Tangerang Selatan hingga Jakarta,” ujar Gubernur Jakarta
Rapat koordinasi ini menjadi wujud nyata bahwa transportasi bukan sekadar urusan teknis, melainkan simbol kolaborasi antarwilayah demi masa depan metropolitan yang lebih baik.
( DAPOT TAMBUNAN )
